(Rapat Disperindag Kukar bersama Bea Cukai Samarinda, Akademisi serta Diskop Kaltim/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paparan awal terkait kajian neraca perdagangan dan identifikasi potensi ekspor di wilayah (Kukar)tahun 2024.

Rapat tersebut digelar pada Rabu (16/10/2024) di gedung lantai 2 Disperindag Kukar. Dihadiri oleh Bea Cukai Samarinda, Diskop Kaltim, Akademisi Unikarta serta tamu undangan lainnya. Rapat dipimpin langsung oleh Plt Kepala Disperindag Kukar Sayid Fhatullah.

Sayid mengungkapkan kegiatan rapat tersebut merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memastikan data ekspor yang disajikan selalu terupdate.

Sehingga dengan data yang selalu update, hal tersebut dapat digunakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain untuk berbagai keperluan, seperti kajian akademis, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta perencanaan strategi ke depan.

“Data dari neraca perdagangan menjadi sumber penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk dalam menetapkan strategi pembangunan di sektor industri dan perdagangan.” Ungkap Sayid kepada Poskotakaltimnews seusai rapat.

Lebih lanjut diakui Sayid, salah satu tantangan yang dihadapi adalah dominasi sektor migas dalam ekspor Kutai Kartanegara. Sektor migas sendiri meliputi seperti batu bara, minyak, gas, dan kelapa sawit.

Sementara itu, sektor non-migas yang berbasis pada usaha masyarakat seperti UMKM dan IKM masih menunjukkan pertumbuhan yang stagnan, dengan kontribusi yang belum signifikan terhadap total ekspor daerah.

"Saat ini, lebih dari 80% neraca ekspor kita masih didominasi sektor migas, sementara sektor non-migas seperti UMKM dan IKM belum mampu bersaing secara signifikan," terangnya.

“Strategi peningkatan daya saing dan kapasitas produksi sektor ini akan terus dibahas dalam rangka mendorong diversifikasi ekspor di tahun-tahun mendatang.” tambahnya.

Dalam rapat ini, Disperindag Kukar juga menegaskan pentingnya meningkatkan kontribusi sektor non-migas, khususnya UMKM, IKM, dan UKM, agar dapat berperan lebih besar dalam perekonomian daerah.  (adv/tan)